MGB di NTB Dibuang Karena Basi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto, kembali menjadi sorotan setelah insiden di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 26 Agustus 2025. Siswa SDN 9 Dompu terpaksa membuang makanan yang mereka terima karena kondisinya sudah basi dan tidak layak konsumsi. Kejadian ini viral di media sosial, memicu kekecewaan warga dan menambah daftar tantangan dalam implementasi program MBG. Kasus ini menyoroti masalah pengelolaan distribusi makanan dalam skala besar, yang menjadi kunci keberhasilan program ini. Apa itu MBG, mengapa makanan ini basi, dan bagaimana tanggapan pemerintah? Berikut ulasannya. BERITA BOLA
Apa Itu MGB
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di kalangan anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui. MBG menyasar sekitar 82,9 juta anak di seluruh Indonesia, dengan anggaran awal Rp71 triliun pada 2025, yang direncanakan meningkat hingga Rp100 triliun sepanjang tahun. Menu MBG biasanya terdiri dari nasi, lauk seperti daging ayam atau telur, dan sayuran, disediakan melalui dapur umum bernama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini juga diharapkan memberdayakan UMKM lokal dengan melibatkan petani, peternak, dan nelayan dalam penyediaan bahan baku, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meski ambisius, MBG kerap menghadapi kritik terkait distribusi, kualitas makanan, dan pengawasan.
Apa Yang Membuat Makanan Tersebut Basi
Kejadian di SDN 9 Dompu, NTB, menunjukkan bahwa makanan MBG yang dibagikan pada 26 Agustus 2025 tidak layak konsumsi karena sudah basi. Berdasarkan laporan, menu yang terdiri dari nasi, potongan daging ayam, dan sayuran menunjukkan tanda-tanda busuk, seperti bau asam dan tekstur berlendir, sehingga siswa terpaksa membuangnya ke tempat sampah. Penyebab utama diduga adalah keterlambatan distribusi dari dapur SPPG di Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, ke sekolah. Jarak dan waktu pengiriman yang lama, ditambah dengan penyimpanan yang tidak memenuhi standar higienis, seperti kurangnya pendingin atau penutup makanan, membuat makanan rentan terkontaminasi bakteri. Selain itu, minimnya pengawasan terhadap proses pengolahan dan distribusi di dapur umum juga menjadi faktor. Kasus serupa bukan yang pertama, dengan laporan sebelumnya di daerah seperti Cianjur dan Bombana menunjukkan masalah serupa, seperti ayam busuk dan keterlambatan pengiriman, yang memperparah risiko makanan basi.
Bagaimana Respond Pihak Pemerintahan Atas Hal Ini
Pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), langsung merespons insiden di Dompu dengan membentuk tim investigasi untuk menelusuri penyebab makanan basi. Kepala SDN 9 Dompu, Yati Kusmiyanti, mengkonfirmasi kejadian tersebut dan menyatakan bahwa pihak sekolah telah melaporkan masalah ini ke SPPG setempat. BGN menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap dapur umum, termasuk memastikan standar penyimpanan dan distribusi makanan sesuai pedoman keamanan pangan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok MBG di NTB, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur pendingin dan pelatihan tenaga dapur. Pemerintah daerah NTB, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, berjanji untuk memperbaiki koordinasi dengan SPPG lokal dan melibatkan UMKM yang lebih kompeten dalam penyediaan bahan baku. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan, melainkan dievaluasi sambil berjalan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan. Langkah ini mencakup rencana pelibatan auditor independen untuk meningkatkan transparansi.
Kesimpulan: MGB di NTB Dibuang Karena Basi
Insiden pembuangan makanan MBG di SDN 9 Dompu, NTB, pada 26 Agustus 2025, menyoroti tantangan besar dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis. Sebagai inisiatif untuk mengatasi stunting dan meningkatkan gizi anak, MBG memiliki tujuan mulia, namun masalah distribusi dan pengawasan, seperti keterlambatan pengiriman dan penyimpanan yang buruk, menyebabkan makanan basi dan mengecewakan masyarakat. Respons cepat pemerintah melalui investigasi dan evaluasi menunjukkan komitmen untuk memperbaiki program, meski tantangan koordinasi dan infrastruktur masih nyata. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa program berskala besar seperti MBG memerlukan pengawasan ketat, kolaborasi lintas sektor, dan edukasi keamanan pangan yang lebih baik. Dengan perbaikan yang tepat, MBG tetap berpotensi menjadi tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045, asalkan kualitas dan keamanan makanan menjadi prioritas utama.
